Sorotan Tajam Jasa Media Kominfo Minahasa: Anggaran Miliaran Hanya Untuk Empat Orang Saja?
MINAHASA – Transparansi pengelolaan anggaran jasa media di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Minahasa kini berada di bawah “radar” publik. Polemik mencuat setelah adanya dialog panas antara sejumlah awak media dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo, Ricky Laloan, serta Kabid Komunikasi Publik, Recky Taniowas, Jumat (13/03/2026).
Persoalan utama yang menjadi sorotan adalah alokasi anggaran fantastis senilai Rp3 Miliar. Namun, saat dikonfirmasi mengenai kepastian pembayaran hak wartawan, jawaban dari pimpinan Kominfo tersebut dinilai tidak memuaskan dan cenderung diskriminatif.
“Kenapa jasa kami tidak dibayar, sementara anggaran tersedia 3 Miliar?” tanya salah satu awak media dalam pertemuan tersebut.
Jawaban mengejutkan datang dari Plt Kadis Ricky Laloan. Ia menyatakan bahwa untuk bulan ini, pencairan akan diprioritaskan bagi Media Muslim. Padahal, berdasarkan data yang ada, jumlah personel atau media yang dikategorikan tersebut hanya berjumlah empat orang.
Ketimpangan ini memicu pertanyaan kritis dari para jurnalis: Bagaimana mungkin anggaran miliaran rupiah tersedot hanya untuk segelintir orang, sementara puluhan media lainnya yang telah menjalankan kewajiban kontrak justru terabaikan?
Menanggapi cecar pertanyaan tersebut, Ricky Laloan tampak menggunakan alasan administratif. Ia berdalih bahwa dirinya baru saja menjabat sebagai Pelaksana Tugas, sehingga belum sepenuhnya menguasai peta distribusi anggaran dan baru mulai terlihat (aktif) dalam kebijakan tersebut.
Kondisi ini memicu dugaan adanya praktik “tebang pilih” dalam internal Kominfo
Minahasa. Para pekerja pers mendesak agar pengelolaan dana publik sebesar 3 Miliar tersebut dilakukan secara proporsional dan transparan, tanpa ada pengistimewaan terhadap kelompok tertentu yang justru mencederai rasa keadilan bagi komunitas pers di Minahasa.
Hingga berita ini diturunkan, ketidakpuasan di kalangan awak media terus meluas, menanti langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk mengevaluasi kinerja dan kebijakan di Dinas Kominfo
(Cipi)
