Tondano — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus mengakselerasi rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan fasilitas ini diproyeksikan menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, terpadu, dan bebas dari prosedur berbelit-belit.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan MPP yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Lynda Watania, bertempat di Ruang Kerja Sekda pada Kamis (10/9/2026).
Rapat ini menjadi ajang konsolidasi lintas sektor untuk mematangkan seluruh aspek persiapan, yang mencakup:
Memastikan kesiapan alokasi dana dan rancangan teknis yang terukur melalui BPKAD dan Bappelitbangda.
Menyiapkan fisik bangunan serta fasilitas penunjang yang ramah masyarakat dan berstandar modern.
Memetakan kesiapan teknologi informasi dan alur pelayanan dari berbagai perangkat daerah agar terhubung secara digital.
Mengatur pembagian peran dan kesiapan SDM instansi pengelola, khususnya Dinas PMPTSP.
Dalam arahannya, Sekda Lynda Watania menggarisbawahi bahwa kunci sukses penyelenggaraan MPP terletak pada kualitas sinergi dan komunikasi antarperangkat daerah.
“Pembangunan MPP ini harus kita persiapkan secara matang dan detail dari segala lini. Tujuannya jelas, yaitu memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat. Kita ingin warga Minahasa bisa menyelesaikan berbagai urusan administrasi dan perizinan cukup di satu tempat secara terintegrasi, tanpa harus melalui proses yang panjang dan berbelit,” tegas Lynda.
Ia juga menambahkan bahwa kesiapan tidak hanya diukur dari megahnya fisik bangunan, tetapi juga dari pengalaman pelayanan yang dirasakan masyarakat termasuk kemudahan akses, keramahan petugas, serta kepastian waktu dan biaya.
Rapat strategis ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat kunci Pemkab Minahasa, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala BPKAD, Kepala Bappelitbangda, serta Kepala Bagian Pembangunan.
Melalui koordinasi yang solid ini, Pemkab Minahasa optimistis pembangunan MPP dapat terealisasi secara efektif dan terukur. Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi wajah baru reformasi birokrasi di Kabupaten Minahasa yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kebutuhan publik.
