Manado — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah pusat terus memperkuat penerapan budaya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Langkah ini dibahas dalam kegiatan sinergi bersama di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut.
Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah karena berhadapan langsung dengan masyarakat.
Selain pemda, ia menyoroti peran perguruan tinggi dan media untuk menyebarkan pemahaman serta praktik baik HAM.
Mugiyanto menjelaskan, pemenuhan hak seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan dapat dilakukan secara bertahap (progressive realization), selama pemerintah memiliki perencanaan yang jelas, transparan, dan inklusif.
Ia juga menyoroti pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan pelayanan tanpa diskriminasi.
Sementara itu, Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, menyambut baik kegiatan ini sebagai momentum penguatan program perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat yang telah berjalan di daerahnya, termasuk melalui Dinas PPA.
