TONDANO — Ditengah gencarnya arus transformasi digital nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Minahasa justru terlihat mengambil langkah mundur yang mencurigakan.
Instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan penggerak teknologi ini diduga sengaja “memetieskan” implementasi E-Katalog Versi 6 (V6) dalam pengadaan jasa media, dan lebih memilih mempertahankan pola kerja sama manual yang sarat akan celah transaksional. Jumat 13/03/2026
upaya konfirmasi yang ditujukan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kominfo Minahasa, Ricky Laloan, hanya menemui jalan buntu. Sikap diam seribu bahasa yang ditunjukkan sang pejabat justru semakin mempertebal spekulasi publik mengenai adanya praktik “main mata”
dalam penentuan mitra media. Kontras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah melakukan migrasi penuh (100%) ke sistem V6, Kominfo Minahasa seolah menjadi “pulau tertinggal” secara administrasi.
Alasan klasik mengenai perlindungan terhadap media yang belum siap secara administrasi dinilai hanya sebagai tameng untuk menghindari audit digital yang ketat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Bertahannya Kominfo pada sistem konvensional ini memicu tiga kekhawatiran utama bagi tata kelola keuangan daerah: Tanpa standar baku V6, penentuan mitra media menjadi sangat subjektif, rawan intervensi, dan berpotensi hanya menguntungkan kelompok tertentu (pola inner circle).
Sistem manual tidak meninggalkan jejak digital yang transparan, sehingga menyulitkan pengawasan publik terhadap aliran dana publik ke perusahaan media. Media yang sudah bersusah payah melengkapi legalitas untuk masuk ke ekosistem E-Katalog justru “dihukum” dengan penyetaraan terhadap media yang tidak tertib administrasi.
“Kominfo seharusnya melakukan pendampingan teknis agar media lokal naik kelas ke digital, bukan malah memfasilitasi kemunduran administrasi demi kepentingan tertentu. Ini adalah pembangkangan halus terhadap semangat reformasi birokrasi,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik di Tondano.
Baru sebulan menjabat, Ricky Laloan kini menghadapi ujian kredibilitas yang berat. Kegagalannya dalam menerapkan sistem digital yang diwajibkan negara bukan hanya mencerminkan ketidaksiapan manajerial, tetapi juga dianggap sebagai tamparan bagi komitmen Penjabat Bupati Minahasa dalam membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih.
Publik kini mendesak adanya audit investigatif dari Inspektorat maupun pihak berwajib terkait realisasi anggaran media di Kominfo Minahasa tahun 2026. Selama E-Katalog V6 tidak diterapkan, maka selama itu pula ruang gelap dalam anggaran publik di Minahasa akan terus terbuka lebar.
