Tondano — Transparansi digital di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Minahasa kini berada di titik nadir. Ditengah mandat percepatan reformasi birokrasi, instansi ini justru diduga sengaja “memarkir” sistem E-Katalog Versi 6 (V6) dan tetap nyaman dengan pola kerja sama media secara manual. Jumat 13/03/2026.
Kondisi ini memicu kecurigaan publik mengenai adanya celah transaksi non-transparan. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah lama bermigrasi penuh ke sistem V6, sementara Kominfo Minahasa di bawah kendali Pelaksana Tugas (Plt) Kadis, Ricky Laloan, seolah membiarkan ketertinggalan administrasi ini terus berlanjut.
alasan klasik mengenai “mengamankan” media yang belum terdaftar di e-katalog terus mencuat. Namun, langkah ini dinilai sebagai pembangkangan halus terhadap standar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akuntabel.
Sistem manual yang dipertahankan membuka ruang lebar bagi Penentuan mitra media yang rawan intervensi tanpa standar baku V6.
Pembayaran melalui jalur manual di tengah ketersediaan sistem digital yang diwajibkan negara bisa menjadi temuan hukum. Media yang sudah tertib administrasi di V6 justru “disetarakan” dengan yang belum siap secara sistem.
Baru sebulan menduduki kursi panas Plt Kadis, kebijakan Ricky Laloan yang tetap mempertahankan pola konvensional ini dianggap sebagai kemunduran besar bagi Kabupaten Minahasa. Sebagai institusi yang seharusnya memimpin transformasi digital, Kominfo justru terlihat gagal melakukan pendampingan teknis kepada mitra media agar segera masuk ke ekosistem e-katalog.
Sikap bungkam yang ditunjukkan Ricky Laloan saat dikonfirmasi terkait mandegnya implementasi V6 ini memperkuat kesan adanya manajemen tertutup. Publik kini mempertanyakan komitmen Penjabat Bupati Minahasa dalam membenahi tata kelola informasi dan komunikasi di daerah ini.
