​

JAKARTA – Ikatan Wartawan Online (IWO) resmi memulai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Mengusung tema “Profesionalisme Wartawan IWO, Berdampak Bagi Kebaikan Bangsa”,

organisasi profesi wartawan media siber ini mempertegas komitmennya dalam menjaga etika, akurasi, dan independensi jurnalistik di tengah pesatnya arus informasi digital.

Sejak didirikan pada 8 Agustus 2012, IWO terus berupaya memperkuat perannya sebagai pilar demokrasi yang bertanggung jawab. Peningkatan kualitas jurnalisme online dipandang sebagai langkah krusial untuk membendung maraknya hoaks dan polarisasi yang mengancam keutuhan bangsa.

Ketua Umum Pengurus Pusat IWO, Dwi Christianto, S.H., M.Si., menegaskan bahwa profesionalisme bukan sekadar kewajiban teknis, melainkan panggilan moral bagi setiap jurnalis.

“Diusia ke-14 ini, kami semakin yakin bahwa profesionalisme wartawan harus memberikan dampak nyata. IWO berkomitmen menyajikan jurnalisme yang akurat, berimbang, dan solutif demi mendorong kemajuan, persatuan, serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Dwi.

Guna mewujudkan komitmen tersebut, IWO konsisten menggelar berbagai program pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga pengawasan internal untuk menjaga standar profesi para anggotanya di seluruh Indonesia.

​Peringatan HUT ke-14 IWO tahun ini diisi dengan beragam kegiatan kontributif. Puncak perayaan akan dipusatkan di Provinsi Bengkulu, yang dirangkaikan dengan aksi kepedulian lingkungan seperti penanaman pohon mangrove serta bakti sosial untuk masyarakat setempat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal IWO, Edi Winarto, mengimbau seluruh pengurus dan anggota di daerah untuk senantiasa memegang teguh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta menjaga marwah organisasi.

​

“Jurnalis dituntut untuk selalu mengedepankan kejujuran, kebenaran, dan independensi. Sajikan informasi yang menyuarakan hati nurani rakyat serta menjaga nilai-nilai Pancasila,” tegas Edi.

Ia juga menambahkan pentingnya menjaga hubungan kemitraan yang harmonis dengan pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan (stakeholders), tanpa mengabaikan fungsi kontrol sosial yang kritis dan bertanggung jawab.

(Cipicawa)