Misteri “Lenyapnya” 3 Miliar di Kominfo Minahasa: Era Maya Kainde Cukup, Era Plt Ricky Laloan Kok Tekor?
TOndano – Aroma busuk dugaan salah kelola anggaran mulai menyengat dari balik dinding Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Minahasa. Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kominfo, Ricky Laloan, yang belum lama menduduki kursinya, kini dihantam badai kritik tajam. Pangkal persoalannya: Klaim “anggaran habis” yang dinilai menabrak nalar sehat. Selasa 17/03/2026.
Berdasarkan investigasi data yang dihimpun, Dinas Kominfo Minahasa awalnya mengelola pagu jumbo sebesar Rp4 Miliar lebih. Pasca mekanisme efisiensi, terdapat pemotongan sekitar Rp700 Juta. Secara kalkulasi sederhana, seharusnya masih ada amunisi segar sebesar Rp3 Miliar lebih di brankas dinas.
Namun, kejutan terjadi saat Plt Kadis melontarkan narasi mengejutkan: Sisa dana tersebut tidak cukup untuk membayar kewajiban terhadap sekitar 80 media mitra pemerintah.
Publik, terutama kalangan jurnalis, langsung melakukan “head-to-head” dengan kepemimpinan sebelumnya. Perbandingannya sangat kontras:
Era Maya Kainde, SH, MAP: Dengan pagu serupa (kisaran Rp3 Miliar), Kominfo mampu merangkul puluhan media, melakukan pembayaran secara merata, dan menjaga stabilitas publikasi tanpa gejolak.
Era Plt Ricky Laloan: Memegang sisa dana yang relatif identik (Rp3 Miliar+), namun justru menciptakan “ketidakpastian nasib” bagi 80 media dengan dalih kekurangan dana.
Ketidaksinkronan data ini memicu mosi tidak percaya. Muncul spekulasi liar di kalangan aktivis dan kuli tinta: Ke mana larinya uang 3 Miliar itu jika bukan untuk mitra media?
“Jika angkanya ada tapi diklaim tidak cukup, patut dicurigai adanya pos belanja siluman atau dana yang sengaja ‘diparkir’ untuk kepentingan yang bukan prioritas publik. Ini bukan sekadar soal administrasi, ini soal transparansi!” tegas salah satu perwakilan media dengan nada geram.
Langkah Plt Kadis ini dianggap sebagai upaya “pengebirian” terhadap media sebagai pilar keempat demokrasi. Jika 80 media ini diputus akses kemitraannya dengan alasan efisiensi yang tidak transparan, maka seluruh arus informasi pembangunan di Minahasa dipastikan akan lumpuh total.
Kini, bola panas ada di tangan aparat pengawas internal dan penegak hukum. Publik mendesak adanya audit investigatif terhadap hasil pergeseran anggaran terbaru di Kominfo. Jika Ricky Laloan tidak mampu membuka struktur anggaran secara transparan, maka jabatan “Plt” yang ia emban di awal 2026 ini akan tercatat sebagai kegagalan administratif terbesar dalam sejarah Kominfo Minahasa.
(Cipi)
