Tondano — Komitmen penegakan nilai integritas dan kedisiplinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa mendadak dipertanyakan. Usai pelaksanaan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara (Paksi Sulut) yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Antikorupsi, pemandangan memprihatinkan justru terlihat di lokasi acara.
Agenda strategis yang diinisiasi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa di Aula SMP Negeri 1 Tondano tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat daerah serta seluruh Kepala Sekolah se-Kabupaten Minahasa. Kegiatan yang sejatinya bertujuan menanamkan budaya jujur, disiplin, dan bertanggung jawab itu seketika ternoda oleh perilaku para peserta sendiri.
Sesaat setelah acara berakhir, ruang aula yang menjadi tempat sosialisasi berubah kumuh. Ratusan wadah bekas makanan (dos) dibiarkan berserakan di atas kursi hingga dibuang begitu saja di lantai. Tidak tampak adanya kesadaran dari para kepala sekolah untuk menjaga kebersihan atau setidaknya membuang sampah pada tempatnya sebelum meninggalkan lokasi.
Fenomena ini memicu kritik keras dari berbagai pihak. Sebagai figur pendidik dan pimpinan lembaga sekolah yang memikul tanggung jawab moral membina karakter generasi muda, tindakan acuh tak acuh para kepala sekolah tersebut dinilai sangat ironis.
Bagaimana mungkin nilai-nilai integritas dan antikorupsi dapat ditanamkan kepada peserta didik, jika kedisiplinan paling dasar—seperti menjaga kebersihan lingkungan publik—justru diabaikan oleh para pimpinan sekolah itu sendiri? Peristiwa ini menjadi catatan merah sekaligus tamparan keras bagi dunia pendidikan dan Pemkab Minahasa dalam mengevaluasi mentalitas serta kedisiplinan para pejabat di tingkat satuan pendidikan.
