Menteri HAM Sebut Pers Sebagai Pilar Utama Dalam Membangun Peradaban Hak Asasi Manusia

IMG-20260312-WA0010

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa media massa bukan sekadar penyebar informasi, melainkan ujung tombak sekaligus pilar utama dalam membangun peradaban HAM di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam peluncuran program “Media Pers dan Pembangunan HAM” di Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

​Menurut Pigai, kolaborasi antara pemerintah dan komunitas pers adalah kunci mutlak dalam memperkuat praktik demokrasi dan kesadaran publik terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

​Pandangan senada diperkuat oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria. Ia mengingatkan bahwa jurnalisme memiliki peran yang sangat krusial dalam perlindungan hak dasar manusia.

​Jurnalis berperan sebagai pembela HAM (human rights defender) melalui laporan investigatif dan pengawasan terhadap kekuasaan.

Pigai menegaskan bahwa pemerintah dan pers harus memiliki hubungan yang saling menjaga independensi, namun tetap harmonis dalam misi besar kemanusiaan.

​Kementerian HAM tidak hanya melempar wacana, namun juga menyiapkan rangkaian program strategis untuk memperkuat kapasitas jurnalis di seluruh Indonesia:

​Program edukasi literasi HAM agar jurnalis memiliki landasan ilmu pengetahuan yang kuat dalam membedah isu-isu sensitif.

Kompetisi bergengsi bagi wartawan yang berhasil mengungkap fakta penderitaan masyarakat, menghadirkan keadilan, dan menyuarakan aspirasi kaum marginal.

​Mendorong media untuk lebih aktif mengulas isu HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, hingga sosial-budaya. Pigai berharap kolaborasi ini dapat mencairkan persepsi “jarak” yang selama ini sering dirasakan antara pemerintah dan media.

“Pemerintah memiliki hati untuk pers. Tanpa pelibatan komunitas media, pembangunan peradaban HAM di negara ini akan sulit terwujud secara efektif,” pungkas Pigai.

Melalui sinergi ini, diharapkan lahir ruang dialog yang lebih konstruktif dan partisipasi publik yang lebih luas dalam mengawal pemajuan HAM di setiap pelosok negeri

(Cipi)