MINAHASA- Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat langkah strategis dalam mengawal kebutuhan daerah di tingkat nasional. Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, secara resmi menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPD RI Komite III, Dra. Adriana C. Dondokambey, M.Si, bertempat di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa pada Kamis (18/12/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda konstitusional DPD RI pada Masa Sidang ll Tahun 2025-2026 yang difokuskan pada penyerapan aspirasi langsung dari pemerintah daerah dan masyarakat akar rumput.
Dalam sesi dialog, Wabup Vanda Sarundajang menekankan bahwa kehadiran perwakilan DPD RI adalah momentum krusial untuk menyampaikan hambatan-hambatan pembangunan di daerah. Beliau memaparkan beberapa poin urgensi yang memerlukan intervensi pusat:
Peningkatan kualitas infrastruktur sekolah dan distribusi tenaga pendidik yang merata.
Penguatan kebijakan dan pendampingan bagi kelompok rentan di Minahasa, mengingat isu ini menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia.
Optimalisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
”Kami berharap aspirasi yang kami sampaikan tidak hanya berhenti di meja diskusi, tetapi diperjuangkan secara nyata di tingkat pusat demi percepatan pembangunan di Kabupaten Minahasa,” ujar Vanda Sarundajang.
Menanggapi hal tersebut, Dra. Adriana C. Dondokambey menyatakan komitmennya untuk mengawal setiap poin masukan dari Pemkab Minahasa. Sebagai anggota Komite III yang membidangi sektor pendidikan dan kesejahteraan, ia menegaskan bahwa data dan fakta yang dihimpun dari lapangan akan menjadi bahan utama dalam rapat-rapat kerja dengan kementerian terkait.
Pertemuan konstruktif ini juga dihadiri oleh jajaran teknis untuk memberikan data pendukung, di antaranya:
Asisten Pemerintahan dan Kesra.
Kepala Dinas Pendidikan.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem).
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga alur komunikasi yang intensif antara Pemkab Minahasa dan DPD RI guna memastikan program-program nasional dapat terserap maksimal di Tanah Minahasa.
