Pemkab Minahasa Gandeng Paksi Sulut Tegakkan Integritas dan Tindak Lanjut Hasil SPI KPK
Tondano — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa secara resmi menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara (Paksi Sulut) sekaligus menggelar Sosialisasi Antikorupsi di lingkungan Pemkab Minahasa. Agenda strategis yang diinisiasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa ini dipusatkan di Aula SMP Negeri 1 Tondano.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Deisye Watania, M.M., M.Si., yang hadir mewakili Bupati Minahasa. “
“Turut hadir dalam acara Ketua Forum Penyuluh antikorupsi Sulawesi Utara Dr. Magdalena Wulur, SE., MM., MAP., Cmilt.., Alfo bersama Tim. Inspektur Daerah Dr. Vicky Ch. Tanor, S.Pi., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Arthur Palilingan, Kepala Dinas Kominfo Recky Laloan, S.H., Kepala Sekolah SMPN 1 Tondano Melky Palilingan, pengurus Paksi Sulut, serta jajaran kepala sekolah dan guru SD/SMP se-Kabupaten Minahasa.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan oleh Sekda, ditegaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini bukan sekadar seremonial formal, melainkan langkah konkret dalam merespons dan menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Hasil SPI telah memotret peta kerawanan korupsi di daerah kita. Ini harus menjadi cambuk bagi kita semua untuk jujur mengakui kelemahan yang ada, baik pada aspek sistem tata kelola, transparansi pelayanan publik, maupun integritas individu Aparatur Sipil Negara (ASN). Kehadiran Paksi Sulut hari ini adalah upaya kita bersama untuk membangun benteng pertahanan moral dan sistemik yang jauh lebih kuat,” ujar Sekda membacakan arahan Bupati.
di hadapan jajaran pejabat dan tenaga pendidik, Sekda juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah dan guru dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini kepada para peserta didik.
Untuk memperkuat komitmen antikorupsi di seluruh lini pemerintahan, Bupati Minahasa menyampaikan tiga penekanan mendasar:
Seluruh jajaran pemerintah daerah hingga kepala sekolah diinstruksikan tidak mengabaikan hasil SPI KPK. Rekomendasi yang ada wajib dipelajari dan ditindaklanjuti melalui aksi nyata di lapangan, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Pemkab Minahasa mendorong sinergi berkelanjutan bersama Forum Paksi Sulut untuk memberikan edukasi, asistensi, dan penyuluhan antikorupsi yang mampu menjangkau tingkat pemerintahan terkecil, yaitu desa dan kelurahan.
Pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika hanya mengandalkan sistem canggih tanpa diimbangi integritas manusianya. Seluruh ASN diimbau menanamkan kembali nilai dasar kejujuran, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam pelayanan publik.
Menutup sambutannya, Sekda menyampaikan pesan Bupati bahwa masyarakat Minahasa merindukan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan publik merupakan aset terbesar daerah yang harus dijaga bersama dengan menolak keras segala bentuk gratifikasi, suap, maupun pungutan liar (pungli).
Melalui kerja sama ini, sinergi antara Pemkab Minahasa, Inspektorat, dan Forum Paksi Sulut diharapkan dapat melahirkan iklim birokrasi serta lingkungan pendidikan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korups
(Cipicawa)
