TOMOHON – Suasana pusat kota Tomohon memanas pada Senin (27/04/2026) ketika gelombang massa yang diperkirakan mencapai 1.000 orang mengepung Kantor Walikota dan DPRD.
Massa yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Kayawu (FMPK) melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran menolak pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih (KMP) yang dinilai mencaplok aset historis masyarakat. Senin 27/04/2026
Inti dari kemarahan warga adalah pembangunan Gerai KMP di atas Lapangan Bola Kayawu. Warga menegaskan bahwa lahan tersebut bukan milik pemerintah, melainkan hasil swadaya murni masyarakat dan tanah hibah dari mantan Hukum Tua (HWS).
“Ini bukan soal menolak program pusat, tapi soal harga diri ruang publik kami. Lapangan ini dibangun dengan keringat warga, kenapa tiba-tiba mau dikuasai pemerintah?” teriak John G. Tampaty, salah satu orator di tengah kerumunan.
Aksi yang dimulai sejak pagi di Kantor Camat Tomohon Utara berakhir buntu setelah Camat Rickyanto Supit enggan mengakomodasi aspirasi warga. Massa kemudian melakukan long march menuju Kantor Walikota.
Ketegangan memuncak di gerbang Kantor Walikota ketika petugas melarang massa masuk. Teriakan “Walikota Keluar!”
menggema saat warga merasa hak mereka sebagai pembayar pajak dikebiri. Situasi nyaris ricuh ketika seorang oknum yang diduga pro-pemerintah mencoba memprovokasi massa dari barisan ASN, namun beruntung aparat keamanan berhasil meredam aksi nekat tersebut sebelum terjadi kontak fisik.
Walikota Tomohon, Carol Senduk, SH, tidak menemui massa secara langsung. Delegasi akhirnya diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. O.D.S. Mandagi, MAP.
Dalam pernyataannya yang bersifat normatif, Mandagi mencoba mendinginkan suasana. “Pemerintah daerah berada di posisi dilematis antara mendukung program pusat dan mendengar suara rakyat. Kami akan mengoordinasikan dokumen tuntutan ini dengan pihak kompeten,” ujarnya.
Massa yang tak puas dengan jawaban Pemkot bergerak menuju Gedung DPRD Tomohon. Di sana, Komisi 3 yang dipimpin oleh Maria Hernie Pijoh, ST, merespon lebih taktis. Setelah dialog intensif, DPRD mengambil langkah tegas yang disambut sorak-sorai warga.
