Tondano – Pemerintah Kabupaten Minahasa bergerak cepat dalam menuntaskan agenda pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat pasca bencana. Bertempat di Ruang Sidang Kantor Bupati pada Rabu (11/03/2026), Wakil Bupati Minahasa,
Vanda Sarundajang, SS, memimpin langsung rapat koordinasi penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
Rapat strategis ini merupakan tindak lanjut krusial dari pengumpulan data Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) yang telah dilakukan di lapangan. Kehadiran Analis Kebijakan Muda dari BNPB RI, Bapak Abriveno Pitoy, S.Si, M.I.L, memberikan bobot teknis tersendiri dalam memastikan setiap dokumen yang disusun memenuhi standar asistensi pusat
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa penyusunan R3P bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen vital untuk mendapatkan dukungan pendanaan, baik dari APBD maupun dana hibah pemerintah pusat.
“Ditambahkannya Kita harus memastikan setiap data kerusakan dan kebutuhan pendanaan yang masuk benar-benar akurat. Sinkronisasi antar perangkat daerah adalah kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan komprehensif, terarah, dan tidak tumpang tindih,” tegas Vanda Sarundajang.
Rapat ini dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan dampak bencana, di antaranya Kepala Bapelitbangda & Plt. Kepala BPBD: Sebagai koordinator perencanaan dan eksekusi lapangan. Dinas Perkim, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, serta Dinas Koperasi & UKM: Untuk memetakan kerusakan pada rumah warga, lahan pertanian, hingga fasilitas pasar dan UMKM.
Camat Tondano Timur, Tondano Barat, dan Eris: Selaku pimpinan wilayah yang paling memahami kondisi riil masyarakat di titik-titik terdampak.
Melalui dokumen R3P ini, Pemkab Minahasa menargetkan pola pemulihan yang menggunakan prinsip Build Back Better (membangun kembali dengan lebih baik). Tujuannya agar infrastruktur yang diperbaiki nantinya memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap risiko bencana serupa di masa depan.
Kerja sama dengan BNPB RI diharapkan mempercepat validasi data Jitupasna, sehingga usulan anggaran rehabilitasi dapat segera disetujui untuk memulihkan roda ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Minahasa secara berkelanjutan
